Ancaman Kelaparan Masih Terjadi, Akankah Pembangunan Ketahanan Pangan Berhasil?~Ancaman kelaparan masih terjadi di Indonesia di tengah anggaran ketahanan pangan terus meningkat dan berbagai program ketahanan pangan menjadi sektor prioritas pembangunan. Prevalensi ketidakcukupan pangan serta penduduk yang mengalami kerawanan pangan kembali meningkat serta menjauhi dari target yang ditetapkan pemerintah. Diperlukan persiapan penanganan dan pengelolaan jangka panjang yang menyelesaikan akar permasalahan, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai target mewujdukan masyarakat Indonesia tanpa kelaparan pada tahun 2030. Komisi IV DPR RI perlu mendorong Kementerian Pertanian dan Bapanas untuk meningkatkan kinerja pertanian berkelanjutan, meningkatkan produk dan produktivitas pertanian, serta memastikan anggaran ketahanan pangan menyasar langsung kepada masyarakat miskin dalam mengakses pangan serta mencukupi kebutuhan konsumsi energi mereka.~~HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc~16|Revitalisasi Industri Melalui Hilirisasi Tembaga~Pemerintah terus berusaha untuk menghidupkan kembali industri melalui hilirisasi. Rencana tersebut tertuang dalam NK RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024 dan RIPIN 2015-2035. Dengan cadangan tembaga Indonesia yang berada di posisi 7 besar dunia, komoditas tembaga terpilih sebagai salah satu agenda prioritas hilirisasi. Meskipun demikian, hilirisasi menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi atensi Komisi VII DPR RI diantaranya: insentif, regulasi, dampak lingkungan hingga roadmap.~~DEANDRA CHASMIR~16|Kunjungan Wisatawan Indonesia Pasca Pandemi~Sektor pariwisata berkontribusi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pendapatan devisa dan penyediaan lapangan kerja yang diperoleh melalui kunjungan wisatawan. Pandemi Corona Virus (Covid-19) menjadi pukulan bagi pariwisata Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata di antaranya pemberian stimulus pariwisata, insentif untuk sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environtment Sustainability (CHSE) serta pengembangan aspek 3A. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dijawab pemerintah seperti perubahan tren pariwisata, aksesibilitas, serta kenaikan harga tiket pesawat. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemenparekraf meningkatkan jumlah kunjungan wisnus melalui berbagai insentif. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong Kementerian BUMN untuk mengevaluasi skema harga tiket pesawat, dan menerapkan berbagai inovasi untuk menurunkan beban operasional maskapai.~~OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM~16