Urgensi Meningkatkan Sistem Pengawasan Industri Kosmetik~Jumlah industri kosmetik terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah industri kosmetik per Juni tahun 2023 sebanyak 1024 industri kosmetik atau meningkat 12,6 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan industri kosmetik berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Nilai ekspor produk kosmetik (HS 330499) tahun 2021 berjumlah US $132 miliar juga meningkat pesat dari tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 30,6 persen. Industri kosmetik dalam pertumbuhannya juga masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya indeks kualitas dan persentase mutu kosmetik mengalami penurunan, produk kosmetik masih ada yang mengandung bahan yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar, masih adanya gap alat pendukung sistem pengawasan kosmetik. Oleh karena itu, BPOM perlu meningkatkan sistem pengawasannya.~~TEUKU HAFIZH FAKHREZA, SE~16|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perlu Ditingkatkan~Desakan ekonomi membuat para calon PMI melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dengan bekerja ke luar negeri. Namun kurangnya literasi, informasi tata cara dan prosedur, dan sistem pelayanan yang berbelit-belit, membuat PMI memilih cara nonprosedural. Upaya yang perlu pemerintah lakukan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi, mempercepat sistem administrasi layanan, dan memperluas kerjasama dengan negara lain agar tujuan negara imigrasi lebih banyak dan luas.~~LINIA SISKA RISANDI~3|Tiga Tahun Food Estate, Berhasilkah?~Major Project food estate bertujuan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menurunkan impor produk pangan dan pertanian. Namun, pelaksanaan pengembangan kawasan food estate belum disusun dengan perencaan yang matang dan terkesan terburu-buru. Permasalahan pada program serupa di tahun sebelumnya masih dijumpai di pengembangan kawasan food estate saat ini. Beberapa ahli bahkan menunjukkan sikap kontra terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan food estate. Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan pangan lokal dengan melibatkan masyarakat setempat dan memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan, dan tradisi masyarakat lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih dibutuhkan kajian dan penyusunan perencanan yang komprehensif untuk pengembangan kawasan food estate ini.~~IRANISA, SE.,M.Acc~16
Bagikan Buletin APBN Ini
Buletin APBN Terkait
Juli - 2023
Urgensi Meningkatkan Sistem Pengawasan Industri Ko...
Hubungi Kami
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270