Pengembangan Electronic Data Interchange Dibutuhkan, Namun Terkendala Beberapa Hal~Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan EDI dalam sektor perdagangan tidak lagi sebatas untuk mempercepat proses bertukar dokumen dan data perdagangan agar lebih efisien. Penggunaan EDI juga telah dikembangkan untuk pengolahan data dan informasi perdagangan untuk memprediksi tren permintaan di masa depan. Hasil pengolahan data dan informasi tersebut berguna sebagai bahan Pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas harga komoditas di dalam negeri. Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan EDI di Indonesia seperti infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, biaya penggunaan EDI, kecakapan SDM, serta keamanan dan perlindungan data. Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah dalam bentuk penyusunan payung hukum pengembangan EDI, kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur teknologi komunikasi di pelabuhan dan bandara internasional serta mempersiapkan SDM yang cakap dalam mengoperasikan EDI.~~NOVA AULIA BELLA~16|Menilik Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Laut Indonesia~Melalui PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pemerintah resmi kembali membuka ekspor pasir laut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologi kesehatan laut. Namun, keputusan pemerintah untuk membuka kembali ekspor pasir laut ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak mengingat adanya potensi risiko negatif seperti kerusakan lingkungan dan ekologi laut akibat penambangan pasir laut.~~DAMIA LIANA, S.E.~14|Penguatan SPBE dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan~Salah satu arah kebijakan fiskal pemerintah dalam rancangan rencana kerja dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2024 yaitu memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik dalam proses bisnis internal pemerintah, maupun dalam penyediaan pelayanan publik. Tujuannya tidak lain untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel; meningkatkan pelayanan publik yang lebih profesional; dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Sejumlah tantangan masih menjadi kendala dalam implementasi SPBE seperti masih tingginya disintegrasi sistem antar lini dalam pemerintahan yang menyebabkan pemborosan anggaran, serta masih rentannya cyber security system di Indonesia. Integrasi sistem yang sudah ada tanpa menambah sistem baru yang berpotensi meningkatkan aset yang tidak termanfaatkan, serta penguatan cyber security perlu didorong untuk mengoptimalkan jalannya SPBE di Indonesia~~MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.~8