Perkembangan Anggaran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023~Anggaran Kementerian ATR/BPN di tahun 2023 mencapai Rp7,49 triliun. Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN di antaranya adalah isu terkait percepatan pelaksanaan KPBU untuk percepatan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian ATR/ BPN, masih tingginya konflik agraria, serta kontroversi pembentukan bank tanah. Berdasarkan IHPS semester II tahun 2020, BPK juga memberikan catatan kepada Kementerian ATR/BPN terkait dengan penetapan target dan lokasi kegiatan PTSL per tahun belum dapat menjamin terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.~~NOVA AULIA BELLA~16|Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Agama Beserta Tantangannya~Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun dalam beberapa kurun waktu terakhir, Kementerian Agama (Kemenag) termasuk ke dalam kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Hal ini disumbang oleh besarnya anggaran pendidikan yang terdapat dalam Kemenag. Namun dalam pelaksanaanya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu untuk diselesaikan, guna mendukung mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas.~~Arjun Rizky Mahendra N~16|Dua Tahun Kinerja BPKP 2020-2024: Beberapa Catatan Atas Kinerja Pengawasan Pembangunan Nasional~Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki tugas pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Kinerja BPKP 2020-2021 secara umum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2020-2024 dengan hasil evaluasi pengukuran atas 6 (enam) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama. Namun, terdapat beberapa indikator kinerja yang masih sangat perlu untuk ditingkatkan, di antaranya penerapan manajemen risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, sehingga diharapkan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan optimal~~HIKMATUL FITRI, SE.,M.Sc~16