Kendala Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)~Dalam penyelenggaraan pemerintahan, SPBE memiliki peran penting guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien efektif, transparan, dan akuntabel. Namun pada prakteknya, implementasi SPBE masih belum optimal serta diliputi sejumlah kendala, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, data center yang belum terstandar, serta lemahnya dukungan regulasi. Untuk itu, perlunya pengembangan kapasitas kemampuan SDM, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi penggunaan data center yang berstandar internasional, percepatan pengaturan regulasi, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder terkait guna mewujudkan digitalisasi di sektor pemerintahan (SPBE) yang lebih optimal.~~Ade Nurul Aida, S.E., M.E.~4|Potret Perguruan Tinggi di Indonesia Saat Ini~Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan Dana Abadi Perguruan Tinggi untuk pertama kalinya pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp3 triliun. Efektivitas penggunaan Dana Abadi Perguruan Tinggi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memetakan kondisi perguruan tinggi. Saat ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait aksesibilitas maupun kualitas perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain mempermudah pembukaan program studi baru dengan memerhatikan potensi daerah, menggencarkan penilaian akreditasi di perguruan tinggi swasta, meningkatkan ketersediaan pendidik, serta mendorong civitas akademik dalam melakukan publikasi penelitian yang berkualitas.~~SAVITRI WULANDARI, S.E.~13|Meningkatkan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global Melalui IA-CEPA~Perjanjian IA-CEPA yang sudah berlaku sejak tahun 2020, nyatanya tidak serta merta dapat memperbaiki neraca dagang defisit Indonesia dengan Australia yang sudah berlangsung sejak tahun 2012. Ketergantungan terhadap produk impor, khususnya di sektor pertanian, dikhawatirkan justru akan memperdalam defisit neraca dagang Indonesia. Namun posisi ini dapat berbalik apabila Indonesia memanfaatkan impor bahan baku sebagai kekuatan untuk mendorong peningkatan nilai tambah oleh industri dan mendorong partisipasi Indonesia pada rantai nilai global. Dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.~~Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D~8