Tantangan dan Strategi UKM dalam Menyongsong Pemberlakuan RCEP 2022~Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) beserta Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Selandia Baru dan Australia. Perjanjian tersebut ditargetkan dapat diimplementasikan 1 Januari 2022 dan apabila dimanfaatkan dengan baik maka dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor yang merasakan dampak positif dengan adanya kerja sama perdagangan ini. Melihat kondisi ini, tentu terdapat berbagai tantangan dan strategi UKM dalam menyongsong pemberlakuan RCEP 2022.~~Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D~10|Optimalisasi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional~Optimisme pemulihan ekonomi terus menguat hingga akhir 2021 seiring kondisi pandemi yang relatif terjaga dan percepatan pelaksanaan vaksinasi, serta tren pergerakan berbagai leading indicators. Hal ini terlihat pada indeks mobilitas masyarakat dan indeks belanja masyarakat yang sudah kembali di atas level prepandemi sejak akhir September 2021, indeks PMI Manufaktur Indonesia yang mampu kembali mencatatkan rekor tertinggi pada level 57,2 di bulan Oktober serta surplus neraca perdagangan Indonesia Oktober 2021 yang mencapai USD5,73 miliar, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Keberhasilan dalam mengendalikan kasus Covid-19 serta sinyal pemulihan ekonomi nasional tersebut ini merupakan momentum yang harus bisa dioptimasi khususnya oleh Pemerintah sebagai regulator. Diharapkan kebijakan yang ditempuh bisa mengakomodasi potensi yang timbul dari sentimen positif pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan.~~MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.~7|Solusi Dua Pilar Pajak Digital dan Konsekuensinya Terhadap Indonesia~Konsensus pajak global pada tanggal 8 Oktober 2021 menyepakati konsep solusi 2 pilar pajak digital untuk menjawab tantangan pajak digital dan praktik penghindaran pajak internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyepakati konsep tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan pemerintah, seperti kajian dampak pilar 1 dan 2 terhadap ekonomi Indonesia, kajian dampak pilar 2 terhadap investasi, dan meningkatkan iklim usaha agar lebih berdaya saing dan berkepastian tanpa mengandalkan insentif pajak.~~SATRIO ARGA EFFENDI, S.E., M.E.~5