Kemandirian Fiskal Daerah dalam Era Otonomi~Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil atau tidak terciptanya kemandirian daerah yang selalu didambakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan salah satu prinsip otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Dilihat bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam menangani PAD yang rendah dan gambaran kemandirian daerah dengan fiskal tertinggi dan terendah di Indonesia menggunakan indeks kemandirian fiskal.~~~|Kesepakatan Perdagangan IUAE-CEPA: Potensi dan Tantangan~Pada 2 September 2021, Indonesia dan UAE akhirnya sepakat meluncurkan perundingan IUAE-CEPA sebagai salah satu upaya Indonesia mendiversifikasi pasar pada negara nontradisional. Salah satu cakupan kesepakatan dari IUAE￾CEPA adalah terkait dengan perdagangan barang. Selama 5 tahun terakhir, kinerja perdagangan kedua negara ini menunjukkan kecenderungan fluktuasi, meskipun neracanya masih defisit bagi Indonesia. Menyimpan potensi yang cukup menjanjikan, CEPA ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus segera diatasi, seperti ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas serta berbagai tantangan lain yang juga ditemui di CEPA sebelumnya. ~~NADYA AHDA, S.E.~13|Kendala Perizinan Komersial/Operasional pada IKM Pangan~Industri pangan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Saat ini, jumlah IKM pangan mencapai 1,86 juta unit usaha atau 43,41 persen dari total unit usaha IKM di Indonesia. Jaminan keamanan, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk agro merupakan isu penting terkait industri makanan dan minuman yang perlu didukung dengan standardisasi bahan baku, produk, dan proses. Untuk memenuhi hal itu, dibutuhkan beberapa syarat/komitmen dalam perizinan komersial/operasional pada IKM pangan. Namun dalam praktiknya, proses pengurusan izin tersebut menghadapi beberapa kendala seperti besaran biaya yang dikeluarkan pengetahuan IKM yang minim serta tempat dan sarana produksi yang tidak memenuhi persyaratan~~~