Rumah Produksi Bersama: Tantangan Penyediaan Akses Bahan Baku (Studi Kasus Industri Rota~Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja juga sebagai upaya dalam mengintegrasikan kebijakan UMKM yang selama ini bersifat lintas sektoral atau kewilayahan. Artikel ini menjelaskan mengenai rumah produksi bersama serta tantangan yang dihadapi dalam penyediaan akses bahan baku dengan studi kasus pada salah satu bidang usaha yang membutuhkan teknologi tinggi, yakni industri rotan yang pemenuhan bahan bakunya berasal dari wilayah lain. Dengan demikian diharapkan pembaca dapat mengetahui bagaimana tantangan serta rekomendasi dalam penyediaan akses bahan baku rotan.~~Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M, M.A.P., C.L.D~10|Kebijakan Bantuan Subsidi Upah Tahun 2021~Program BSU merupakan implementasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat melatar belakangi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dimana salah satu tujuan program ini ialah untuk meningkatkan daya beli masyarakat khususnya bagi pekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4. Artikel ini akan menjelaskan pelaksanaan BSU tahun 2021, BSU ini diberikan kepada pekerja. Dalam penyalurannya diperlukan pengawasan yang tepat dan dilakukan evaluasi setiap minggu untuk memastikan BSU ini mampu mempengaruhi daya beli masyarakat.~~Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.~11|Catatan Atas Ketimpangan di Era Otonomi Daerah~Lahirnya otonomi daerah merupakan bagian dari tuntutan reformasi setelah berakhirnya masa kekuasaan orde baru. Setelah dua dekade implementasi otonomi daerah, indikator pembangunan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Namun belum menyelesaikan persoalan pemerataan baik antarindividu maupun antarwilayah. Pada tahun 1996, gini rasio sempat menyentuh angka 0,36. Kemudian meningkat menjadi 0,385 pada 2020. Beberapa catatan menjadi penyebab masih tingginya tingkat ketimpangan di era otonomi daerah. Faktor tersebut antara lain: kebijakan desentralisasi fiskal yang belum optimal, pertumbuhan ekonomi belum inklusif, akses yang tidak merata terhadap infrastruktur dan lahan, perbedaan upah minimum regional, serta perbedaan aliran investasi antardaerah.~~Ade Nurul Aida, S.E., M.E.~4