Pro Kontra Penerapan PPN Jasa Pendidikan~Reformasi sistem PPN menjadi muatan dalam RUU atas Perubahan Kelima UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan sasaran penerapan PPN atas jasa pendidikan. Selain karena potensi penerimaannya yang mencapai Rp10,46 triliun, kebijakan ini diharapkan menjalankan prinsip keadilan di sektor pendidikan. Namun penerapan PPN menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Penerapan PPN atas jasa pendidikan akan bermanfaat karena pajak masukan oleh PKP dapat dikreditkan. Tetapi, berlakunya penerapan PPN di sektor pendidikan dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik.~~DEASY DWI RAMIAYU, S.E.~13|Tantangan Taper Tantrum di Tengah Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional~Di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan APBN tahun 2021 berjalan serta 2022 mendatang masih akan menghadapi tantangan ketidakpastian global. Salah satu fenomena yang membayangi adalah taper tantrum yang diindikasi dari percepatan pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS). Fenomena taper tantrum berisiko menimbulkan komplikasi dalam kebijakan makroekonomi, seperti penyesuaian yield SBN untuk menjaga daya tarik SBN dan upaya stabilitas nilai tukar rupiah yang selanjutnya juga akan berdampak terhadap pos-pos APBN. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya moneter dan fiskal akomodatif untuk memitigasi risiko dampak terjadinya fenomena tersebut.~~MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E., M.E.K.K.~7|Solusi Overcrowded Lapas/Rutan Di Indonesia~Permasalahan overcrowded lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan (lapas/ rutan) di Indonesia sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian. Lapas/rutan di Indonesia masuk ke dalam kategori overcrowded paling tinggi (extreme overcrowded), mencapai 206 persen dari kapasitas seharusnya. Salah satu faktor penyebab ialah politik pemidanaan Indonesia yang masih berorientasi pada pemenjaraan dan pemidanaan eksesif terhadap kejahatan-kejahatan ringan. Dampak yang ditimbulkan dapat menjalar kepada sosial ekonomi serta hak asasi manusia. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain melakukan reformasi kebijakan pidana dengan melakukan perbaikan regulasi serta perlu mengoptimalkan skema alternatif KPBU sebagai pembiayaan pembangunan lapas/rutan yang utama.~~TIO RIYONO, S.E.~6