Stimulus Fiskal Jilid II dan Potensi Shortfall Pajak 2020~Penyebaran Covid-19 yang berdampak pada pelemahan ekonomi global membuat pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus untuk program pemulihan ekonomi nasional. Ancaman melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, potensi defisit APBN, serta shortfall pajak sebagai dampak dari pandemi virus ini memaksa pemerintah kembali memberikan stimulus fiskal untuk yang kedua kalinya. Stimulus Fiskal Jilid II ini berupa relaksasi PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 25, dan PPN. Relaksasi pajak ini memang cukup tepat dan diperlukan untuk menghadapi ekonomi yang sedang tidak stabil, namun tetap saja memiliki dampak langsung terhadap penerimaan pajak negara.~~SATRIO ARGA EFFENDI, S.E., M.E.~5|Menyoroti Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia~Akibat letak geologisnya, Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi yang berdampak pada kerugian ekonomi nasional sekitar Rp22,8 triliun setiap tahunnya. Ditambah lagi, saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi luar biasa (extraordinary) menghadapi pandemi Covid-19 yang menimbulkan banyak korban jiwa dan mengancam stabilitas perekonomian nasional. Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI untuk meminimalkan kerugian akibat bencana, antara lain mengalokasikan anggaran mitigasi sesuai standar internasional yaitu 1-2 persen dari APBN, mengembangkan sistem budget tracking belanja bencana yang jelas, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19.~~SAVITRI WULANDARI, S.E.~13|Dampak Keterlambatan Petunjuk Teknis K/L Terhadap Penyerapan DAK Fisik~Salah satu peran Dana Transfer Khusus (DTK) yaitu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang dapat dioptimalkan ialah DAK Fisik, mengingat penyerapan DAK Fisik pada triwulan I hingga triwulan III selalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan DAK Non Fisik. Banyak faktor yang memengaruhinya, salah satunya ialah keterlambatan juknis yang berulang. Pemerintah daerah belum dapat memanfaatkan DAK Fisik apabila juknis belum terbit. Faktanya, ditemukan penyerapan anggaran pada tahap I masih 0 (nol) persen. Berdasarkan analisis deskriptif terlihat bahwa keterlambatan juknis berdampak pada rendahnya penyerapan tahap I hingga tahap II.~~TIO RIYONO, S.E.~6