Anggaran Kesehatan dalam APBN

Agustus 2017

Editor Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., C.L.D

Kita ketahui bersama bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu bentuk investasi terhadap modal manusia suatu bangsa, tak terkecuali Indonesia. Investasi terhadap modal manusia ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengingat begitu pentingnya pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dukungan anggaran yang bersumber dari APBN sangat dibutuhkan. Dukungan anggaran tersebut telah diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan besaran alokasi anggaran bidang kesehatan pemerintah minimal sebesar 5 persen (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diluar gaji. Sejak UU tersebut disahkan, pemenuhan anggaran kesehatan minimal 5 persen baru bisa diwujudkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016. Hal ini, menjadi salah satu latar belakang yang mendasari penulisan dan penerbitan buku ini. Buku ini merupakan hasil kerja Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang dapat dipergunakan untuk memperkaya informasi dan memberikan gambaran ringkas tentang perkembangan alokasi anggaran kesehatan dan beberapa capaian pembangunan kesehatan di Indonesia.


Bagikan Buku Ini

Buku Terkait

Februari - 2023

Tujuh Tahun Implementasi Dana Desa

Buku ini berisikan hasil pengujian empiris terkait "apakah implementasi dana desa selama tujuh

- 2022

Bunga Rampai Accountability Brief Triwulan I

Sebagaimana dipahami, bahwa pelaksanaan tugas pokok Puskaji AKN dalam melakukan analisis terkait

- 2022

Kondisi Eksisting dan Rencana Reformasi Program Pe...

Buku ini memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi dan proses bisnis pada Program

- 2022

Pelaksanaan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim pad...

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai gambaran pelaksanaan kebijakan Climate

- 2022

Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan ...

Buku kajian ini memberikan gambaran secara komprehensif terkait pelaksanaan sertifikasi STC dan

- 2022

Tinjauan Pengelolaan Guru Honorer Terkait Rencana ...

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa

support_agent
phone
mail_outline
assignment