Editor

Pengelolaan Piutang PNBP pada Kementerian ESDM khususnya pada Ditjen Minerba masih belum optimal, hal ini disebabkan karena masih ditemukannya permasalahan dan kelemahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, yaitu 1) belum adanya bukti pendukung atas pengurangan piutang; 2) surat tagih yang tidak didukung dengan administrasi yang lengkap; 3) salah catat pada worksheet piutang; 4) perbedaan nilai piutang antara Ditjen Minerba dengan Wajib Bayar; 5) tidak tertibnya penerbitan dan pencatatan surat tagih pertama, kedua dan ketiga; 6) Piutang Bukan Pajak yang tidak tertagih karenga IUP tidak aktif dan belum diterminasi; dan 7) masih lemahnya aplikasi Sistem Informasi Piutang PNBP (SIPP).