Editor Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk membantu daerah melaksanakan kewenangannya, pemerintah pusat memberikan transfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah, yang salah satunya berupa Dana Transfer Khusus (DTK) DTK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan UU APBN, penetapan alokasi DTK dalam APBN ditetapkan setiap tahunnya. Untuk melaksanakan ketentuan DTK dalam UU APBN, diterbitkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus. Disamping itu juga diterbitkan Peraturan Menteri terkait yang menjadi dasar dalam pengelolaan DTK. Buku ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan sedikit informasi mengenai DTK. Pada Bab I buku ini berisi Pendahuluan, yang memuat Definisi, Konsep dan Tujuan, maupun Dasar Hukum DTK. Bab II membahas tentang Perkembangan Kebijakan DTK . Bab III membahas Arah Kebijakan DTK. Bab IV membahas tentang DAK Fisik. Bab V membahas tentang DAK Non Fisik. Bab VI tentang DTK pada APBN di Masa Pandemi Covid-19. Sedangkan Bab VII membahas tentang Studi Kasus DTK. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan agar lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Dan terakhir, besar harapan kami semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.