Selayang Pandang Dana Insentif Daerah: Insentif bagi Kinerja Pemerintah Daerah

September 2019

Editor Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk membantu daerah melaksanakan kewenangannya, pemerintah pusat memberikan transfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Insentif Daerah merupakan salah satu bentuk dari transfer dana yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dasar Hukum Dana Insentif Daerah bersumber dari Undang-Undang APBN. Selanjutnya, sebagai pedoman umum penggunaan Dana Insentif Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memuat ketentuan umum, besaran alokasi, penyaluran dan penggunaan Dana Insentif Daerah. Buku ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan sedikit informasi mengenai Dana Insentif Daerah. Pada Bab I buku ini berisi tentang Sekilas Dana Insentif Daerah yang berisi gambaran Dana Insentif Daerah secara global. Bab II membahas tentang Indikator Dana Insentif Daerah yang terdiri dari Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang terdiri dari kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; penyelenggaraan pemerintahan; perencanaan daerah; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); inovasi pelayanan publik; kemudahan investasi; pengelolaan sampah; pelayanan dasar publik bidang Pendidikan; pelayanan dasar publik bidang kesehatan; pelayanan dasar publik bidang infrastruktur; dan pengentasan kemiskinan. Bab III membahas mengenai Peta Daerah Tertinggal Penerima Dana Insentif Daerah. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan agar lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Dan terakhir, besar harapan kami semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.


Bagikan Buku Ini

Buku Terkait

Februari - 2023

Tujuh Tahun Implementasi Dana Desa

Buku ini berisikan hasil pengujian empiris terkait "apakah implementasi dana desa selama tujuh

- 2022

Bunga Rampai Accountability Brief Triwulan I

Sebagaimana dipahami, bahwa pelaksanaan tugas pokok Puskaji AKN dalam melakukan analisis terkait

- 2022

Kondisi Eksisting dan Rencana Reformasi Program Pe...

Buku ini memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi dan proses bisnis pada Program

- 2022

Pelaksanaan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim pad...

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai gambaran pelaksanaan kebijakan Climate

- 2022

Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan ...

Buku kajian ini memberikan gambaran secara komprehensif terkait pelaksanaan sertifikasi STC dan

- 2022

Tinjauan Pengelolaan Guru Honorer Terkait Rencana ...

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa

support_agent
phone
mail_outline
assignment