Hapsem Semester I 2017 Ruang Lingkup Komisi V

Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi V terdapat 13 (tiga belas) entitas yang dilakukan pemeriksaan, 7 (tujuh) entitas pemeriksaan atas Laporan Keuangan, 1 (satu) entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan 5 (lima) entitas atas Laporan Pinjaman Hutang Luar Negeri (LPHLN). Dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Kementerian Perhubungan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Suramadu; Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; dan Badan SAR Nasional. Kementerian/Lembaga seluruh Mitra Komisi V memperoleh anggaran belanja sebesar Rp154.160.704.096.000,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp125.077.257.194.973,00 (81,13%). Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh sebesar Rp8.367.628.152.403,00. Klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan pada Mitra Komisi V yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp121.962,73juta; berpotensi kerugian negara sebesar Rp125.259,94juta; dan mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar 54.178,75juta. Dari pemeriksaan atas Laporan Pinjaman Hutang Luar Negeri (LPHLN) sebanyak 5 (lima) entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Loan ADB No. 2817-INO RRDP; Loan ADB No.2654-INO MSMHP; Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI; Loan ADB No. 3122-INO NUSP-2; dan Loan IBRD No. 8043-ID WINRIP. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan pada LPHLN yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 5.976,23juta; berpotensi kerugian n egara sebesar 1.421,53juta; dan mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar 8.931,08juta.