Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi IX

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IX yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan terkait dengan kewajiban dan komitmen BPOM belum terlaksana dengan optimal karena terdapat PNBP Fungsional Diterima di Muka pada BPOM dari pekerjaan pelayanan publik namun belum diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan pada 3 (tiga) Direktorat. Kemudian pada Kementerian Kesehatan, Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang dilaksanakan pada Rumah Sakit (RS) Pendidikan di Lingkungan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan diketahui bahwa terdapat RS yang belum menerima pembayaran dari Institusi Pendidikan/Fakultas Kedokteran yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyelenggaraan PPDS, belum ada Unit Cost yang disepakati antara RS Pendidikan terkait dengan Institusi Pendidikan dalam penyelenggaraan PPDS, dan dalam PKS penyelenggaraan PPDS tidak ada klausul yang mengatur kewajiban dari Institusi Pendidikan/Fakultas Kedokteran terkait untuk membayar biaya yang timbul pada 2 RS. Akibatnya, RS Pendidikan menanggung biaya tambahan atas pelaksanaan PPDS belum menerima pendapatan dari kerjasama PPDS dan hilangnya potensi pendapatan atas penyelenggaraan PPDS yg belum ada unit cost.