EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION DAN SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Oleh karena itu, Pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan publik yang dikenal dengan subsidi Public Service Obligation (PSO). Subsidi PSO adalah aktivitas pelayanan yang membebani anggaran pemerintah sehingga harus diorganisasikan dan dipertanggungjawabkan dengan profesional agar dapat memenuhi tuntutan transparansi, kewajaran dan akuntabilitas (Neviyanti, 2018).