Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Hilirisasi Bauksit.

Pemerintah resmi memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit pada tanggal 10 Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba). Dalam Pasal 102 UU Minerba mengatur kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian komoditas tambang mineral logam, pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam dan/atau pengolahan untuk komoditas tambang batuan. UU Nomor 3 Tahun 2020 juga mengatur terkait kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian secara terintegrasi atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK lain atau pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian. Dalam Pasal 170ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur masa transisi untuk pelaku usaha yang melakukan penjualan produk mineral logam yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak undang-undang ini berlaku, yaitu pada 10 Juni 2023. Setelah tanggal tersebut, ketentuan ekspor mineral yang belum dimurnikan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Logam Di Dalam Negeri.