Tantangan & Perkembangan Kebijakan Anggaran Subsidi Pupuk

Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2020, komponen terbesar dalam subsidi non-energi adalah subsidi pupuk, dengan kontribusi rata rata sebesar 45,4 persen selama kurun waktu tahun 2015–2018. Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi subsidi pupuk mengalami pertumbuhan rata-rata 4,3 persen per tahun dari semula sebesar Rp31.316,2 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp37.101,6 miliar pada outlook APBN tahun 2019. Subsidi pupuk dalam outlook APBN tahun 2019 tersebut termasuk untuk penyelesaian kekurangan bayar tahun-tahun sebelumnya. Subsidi pupuk dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp26.627,4 miliar untuk kebutuhan pupuk sebanyak 7,95 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah Rp10.474,2 miliar apabila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019 sebesar Rp37.101,6 miliar yang di dalamnya termasuk komponen pembayaran kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2017, Pemerintah menerapkan kebijakan penebusan pupuk subsidi dengan menggunakan Kartu Tani secara bertahap. Saat ini, Pemerintah terus melakukan sosialisasi penggunaan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi secara nasional. Uji coba penggunaan Kartu Tani pertama kali dilakukan pada lima provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, pada tahun 2018, uji coba penggunaan Kartu Tani diperluas ke 10 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Pada tahun 2020, diharapkan penggunaan Kartu Tani dapat digunakan dalam penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional. Selain itu, pemerintah terus melakukan penyempurnaan e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi.