Tinjauan Kritis Produksi Padi Nasional

Realisasi produksi beras pada tahun 2020 tidak mencapai target, yakni hanya 34,99 juta ton. Lebih mirisnya lagi, produksi tersebut juga mengalami penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 37,90 juta ton. Penurunan tersebut tidak lain karena produksi padi mengalami penurunan dari 59,20 juta ton tahun 2018 menjadi 54,65 juta ton tahun 2020. Turunnya produksi ini disebabkan oleh turunnya luas panen dan produktivitas komoditas padi. Produktivitas ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi tingkat kesejahteraan petani, khususnya tanaman pangan. NTPP tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, dari 102,96 tahun 2018 menjadi 101,03 tahun 2020. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022, NTP ditargetkan dikisaran 102-104, di mana target tersebut juga merupakan target dari NTPP. Untuk mencapai target tersebut, maka perlunya meningkatkan produktivitas padi nasional. Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi dalam meningkatkan produksi padi. Permasalahan dalam faktor luas panen, di mana mengalami penurunan disebabkan oleh masih lemahnya implementasi UU No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan alih komoditi. Sedangkan produktivitas disebabkan SDM yang didominasi pendidikan dasar, produksi benih varietas unggul jauh lebih rendah dari kebutuhan dan produktivitas hasil penelitian produksi benih varietas unggul tahun 2020 sedikit lebih rendah dari 2019, masih kurang akuratnya pendataan RDKK, serta bantuan alsintan masih terfokus pada pra panen. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam memperhatikan faktor luas panen, yaitu pertama, penetapan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRW oleh pemerintah daerah (pemda) harus menjadi salah satu syarat dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Kedua, bagi petani yang ikut PLP2B diberikan bantuan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen. Selain itu, pemerintah dalam peningkatan produktivitas pertanian perlu mengupayakan pertama, perlu peningkatan kualitas pendidikan non formal khusus pendidikan peningkatan produktivitas dengan peranan penyuluh dan Perguruan Tinggi. Kedua, meningkatkan kapasitas produksi dan biaya untuk penelitian benih varietas unggul. Ketiga, terkait dengan faktor pupuk, pemerintah perlu memperbaiki sistem RDKK dengan berbasis identitas penduduk dan perlunya peningkatan tenaga survei atas lahan yang diajukan harus kurang dari 2 ha. Keempat, pemberian bantuan alsintan pasca panen bagi kelompok yang sudah mendapatkan alsintan pra panen, sehingga alsitannya lengkap dari pra panen sampai pasca panen. Kelima, menyederhanakan proses administrasi dalam peminjaman alsintan dari Brigade alsintan, serta komponen biaya angkut perlu dialokasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.