Restitusi Pajak Meningkat, Pemerintah Perlu Waspada

Pertumbuhan negatif PPN/PPnBM diindikasikan merupakan akibat terbitnya PMK 39/2018 terkait dengan percepatan restitusi pajak. Terdapat tiga alasan penerbitan PMK 39/2018 yaitu peraturan mengenai restutusi pajak sebelumnya terpisah dalam tiga PMK berbeda, waktu pengembalian kelebihan pajak masih lama, dan besaran restitusi PPN yang terus mengalami penurunan dikarenakan proses pemeriksaan yang terlalu lama. Oleh karena itu, penerbitan PMK terbaru ingin menyederhanakan proses pengembalian pajak agar lebih efektif dan efisien. Pada PMK terbaru, kriteria wajib pajak yang akan diberikan fasilitas fiskal berupa percepatan pengembalian restitusi yaitu WP kriteria tertentu, WP persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah. Dampak dari kebijakan percepatan restitusi pajak dalam jangka pendek akan berdampak negatif pada penerimaan pajak. Hal tersebut terlihat dari perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak, kinerja ekspor yang belum membaik dan denda terlalu tinggi yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Namun, dalam jangka panjang diharapkan akan memberikan stimulus positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan percepatan pembayaran restitusi pajak optimal, antara lain kebijakan percepatan pembayaran restitusi tidak hanya dipandang sebagai fungsi penerimaan negara saja, namun juga sebagai stimulan untuk pertumbuhan ekonomi, menerapkan pembayaran PPN/PPnBM secara elektronik sehingga meminimalisir restitusi yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dan implementasi Automatic Exchange of Informatioan.