Tinjauan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan wujud konkrit transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut akan dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI salah satunya untuk menguji keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Pemeriksaan terhadap LKPP dari Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2018 masih menemukan beberapa permasalahan. Pada hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern ditemukan 19 kelemahan. Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan ditemukan 6 permasalahan dimana pada pos Belanja masih ditemukan permasalahan yang berulang dari tahun sebelumnya. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan, pertama dengan masih ditemukannya temuan yang berulang penerapan reward dan punishment dalam perencanaan anggaran perlu dilakukan. Kedua Meningkatkan Koordinasi Pemerintah dengan Instansi terkait tentang penetapan tata cara perencanaan kebijakan serta pertanggungjawaban, pelaporan dan standar akuntansi pemerintah yang berdampak langsung terhadap APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah, ketiga diperlukannya peningkatan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset, serta perlunya evaluasi mekanisme dalam proses pelaporan aset dan yang terakhir mencegah terjadinya temuan Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan perlu adanya peningkatan kepatuhan dari seluruh K/L dalam proses pengelolaan pendapatan dan belanja negara serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencegah temuan yang sama terulang kembali.