Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Serapan dan Permasalahan

Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 225 tahun 2017. Bagi sebagian daerah, pelaksanaan PMK 50/2017 ini dianggap menghambat penyerapan TKDD, salah satunya seperti ketidakpastian pendapatan dari DAU dalam APBD yang dapat mengakibatkan program/kegiatan daerah yang telah dilaksanakan ataupun sudah dilelang berpotensi tertunda atau dibatalkan. Permasalahan yang kerap terjadi dalam proses penyerapan TKDD diantaranya seperti Awareness pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan masih rendah, belum selesainya pembuatan daftar kontrak, kesiapan Pemda melakukan proses pengadaan lelang yang sering kali terlambat dan belum pahamnya aparatur pemda dalam menyusun data capaian output dan outcome. Untuk itu perlu upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk selalu berkoordinasi memastikan penyerapan TKDD sesuai target yang telah disepakati. Pemahaman SDM daerah terhadap peraturan, sosialisasi peryaratan pelaporan, kepatuhan penyampaian laporan daerah , koordinasi antar OPD dan perencanaan dalam proses lelang perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar tujuan utama pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menjamin tercapai standar pelayanan publik dapat tercapai.