Pengelolaan Subsidi dalam APBN: Masalah dan Alternatif Kebijakan

Salah satu komponen belanja terbesar dalam APBN adalah belanja subsidi, baik subsidi energi maupun non energi. Secara umum, kebijakan subsidi pemerintah hingga saat ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi sektor-sektor strategis seperti pertanian dan UMKM, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut juga dapat diterjemahkan sebagai sebuah bentuk tangggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh UU NRI 1945. Prakteknya, pengelolaan subsidi yang berjalan saat ini masih dapat dikatakan belum efektif, baik dilihat dari sisi ketepatan sasaran penerima manfaat, sisi kuantitas, kualitas dan waktu pelaksanaan hingga pada dampak yang diinginkan melalui pemberlakukan subsidi itu sendiri. Untuk itu, kedepan pemerintah harus melakukan berbagai perbaikan pengelelolaan subsidi (khususnya subsidi solar, LPG 3 Kg, Listrik, Pupuk, Benih dan Pangan – batasan analisis) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program. Dalam rangka memperbaiki efektivitas pengelolaan subsidi kedepan, ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah, yakni: Pertama, pemerintah harus meredesain kembali beberapa subsidi baik dari segi bentuk maupun pola distribusinya. Sebaiknya pemerintah menerapkan subsidi selisih harga dengan distribusi tertutup untuk solar, LPG dan Listrik. Sedangkan pupuk dan pangan dengan menerapkan subsidi langsung kepada orang/rumah tangga sasaran. Kedua, penguatan basis data penerima manfaat yang lebih valid dan termutakhir, menciptakan mekanisme penyaluran subsidi yang sederhana serta pemanfaatan teknologi informasi, yang diikuti dengan pengawasan yang kuat. Ketiga, pengalihan subsidi benih kepada bentuk subsidi langsung kepada orang/rumah tangga tani. Selain berbentuk subsidi orang/rumah tangga, subsidi tersebut juga harus mampu mengurangi komponen biaya produksi petani kecil/gurem. Keempat, mempertimbangkan penerapkan “Subsidi Output Pertanian” untuk komoditas pertanian strategis seperti beras, cabai merah dan bawang dengan mekanisme after sold cash transfer.