Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2026: Perkuat Akuntabilitas dan Optimalisasi Pemberantasan Korupsi

Anggaran KPK dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan tingkat realisasi yang belum optimal, menandakan perlunya peningkatan perencanaan dan efisiensi pelaksanaan program. Porsi terbesar anggaran 2026 masih terserap untuk belanja pegawai dalam Program Dukungan Manajemen, sementara alokasi untuk program pencegahan dan penindakan korupsi cenderung menurun. Temuan BPK atas pengelolaan anggaran menunjukkan adanya kelemahan administratif seperti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan pajak charter pesawat yang belum sesuai ketentuan. Di sisi lain, meskipun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia meningkat dari 34 menjadi 37 pada 2024, capaian tersebut masih fluktuatif sehingga KPK perlu memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pemberantasan korupsi agar kepercayaan publik dan iklim investasi dapat meningkat.