Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2026: Optimalisasi Dukungan Sistem Informasi

Anggaran Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2026 turun signifikan sebesar 38% dari Rp611,5 miliar menjadi Rp379,3 miliar, terutama akibat penurunan besar pada Program Penanganan Perkara Konstitusi. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen relatif stabil dengan alokasi Rp177,8 miliar. Meski realisasi anggaran 2020–2024 mencapai rata-rata 99,1%, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih adanya kelemahan sistemis dalam tata kelola, khususnya pada integrasi sistem informasi perkara dan pengawasan mutu layanan. Untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas kinerja, MK direkomendasikan segera memperkuat sistem informasi terintegrasi, melengkapi SOP, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi persidangan jarak jauh.