Badan Keahlian DPR RI

Untuk Kebaikan Masa Kini dan Masa Depan

GEDUNG DPR RI TAHUN 2025

Kompleks Parlemen Republik Indonesia (disebut juga sebagai Gedung MPR/DPR/DPD RI) adalah tempat bersidang Kursi Legislatif Indonesia

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (PUSPANLAK UU)

Unit pendukung pengawasan DPR RI yang fokus pada pemantauan implementasi undang-undang serta penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Kajian/Evaluasi Pelaksanaan UU

Analisis mendalam rutin (3 bulanan)

Keterangan DPR

Dokumen resmi berisi kajian historis

Database Peraturan Pelaksana

Rekapitulasi dan pemetaan peraturan

PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (PA3KN)

Unit yang berperan sebagai "dapur analisis" fiskal DPR, menyediakan analisis independen terkait APBN dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk mendukung fungsi anggaran dan pengawasan.

Analisis Anggaran & Kinerja K/L

Kajian mendalam atas postur anggaran

Telaah Laporan Keuangan

Analisis hasil pemeriksaan BPK

Ringkasan Tematik & Bahan Rapat

Materi singkat, cepat, dan berbasis data

PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN (PUSAKA)

Unit (sebelumnya Pusat Penelitian) yang menyediakan dukungan analisis berbasis bukti (evidence-based) dan kajian kebijakan nonpartisan untuk mendukung perumusan kebijakan DPR RI.

Analisis Legislatif

Kajian mendalam terkait pelaksanaan

Kajian Kebijakan

Analisis isu-isu strategis

Asistensi & Ekspose

Dukungan pendampingan langsung

PUSAT PUU BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (PUU EKKUINBANGKESRA)

Unit khusus perancangan undang-undang (hasil pemekaran tahun 2023) yang bertugas menyusun draf legislasi di sektor ekonomi makro/mikro, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.

RUU Sektor Ekonomi & Keuangan

Penyiapan naskah akademik dan draf RUU

RUU Sektor Industri & Pembangunan

Penyiapan legislasi untuk infrastruktur

RUU Sektor Kesejahteraan Rakyat

Penyiapan legislasi terkait isu sosial

PUSAT PUU BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA (PUU POLHUKHAM)

Unit khusus perancangan undang-undang (hasil pemekaran tahun 2023) yang bertugas menyusun draf legislasi di sektor ekonomi makro/mikro, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.