Lembaga Keahlian & Dukungan Parlemen Indonesia

Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Kami menghadirkan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI

Unit Kerja

1.200+

Publikasi

99+

Kerja Sama

Jelajahi Publikasi Kenali Tim Ahli Kami

Akses Cepat

Akses instan ke berbagai layanan dan informasi utama Badan Keahlian dalam satu pintu navigasi

Lensa
Undang-Undang

Database keberlakuan dan anotasi undang-undang

Lihat Lengkap

SIMASLEG

Sistem Informasi Partisipasi Legislasi terhadap undang-undang yang sedang berproses di DPR RI

Lihat Lengkap

Constitutional Update

Analisis strategis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi

Lihat Lengkap

Naskah Akademik

Daftar Naskah Akademik atas undang-undang

Lihat Lengkap

Aspirasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Sampaikan aspirasi anda terhadap pelaksanaan undang-undang

Lihat Lengkap

Telesurvei

Survei partisipasi masyarakat terhadap undang-undang dan isu strategis

Lihat Lengkap

SEGARA

Dashboard visualisasi data anggaran dan keuangan negara yang terintegrasi

Lihat Lengkap

Publikasi

Produk dan kajian ilmiah terbitan Badan Keahlian

Lihat Lengkap

10 Pilar Kegiatan Utama Badan Keahlian DPR RI

Fondasi utama yang menggerakkan setiap langkah kami dalam mengawal proses legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kebijakan publik yang berkualitas

01 Pilar Legislasi

Dukungan keahlian terhadap Fungsi Legislasi

02 Lensa Anggaran

Dukungan keahlian terhadap Fungsi Anggaran

03 Garda Pengawasan

Dukungan keahlian terhadap Fungsi Pengawasan

04 Perisai Konstitusi

Memberikan dukungan dalam menangani perkara pengujian UU di MK

05 Orbit Diplomasi

Memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan peran diplomasi parlemen

06 Sinergi Keahlian

Kerja sama dan kolaborasi dengan Mitra baik dalam maupun luar negeri

07 Sentra Talenta

Pengembangan Kapasitas SDM dan knowledge management

08 Digitalisasi Parlemen

Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam mendukung efektivitas kinerja DPR

09 Partisipasi Publik

Peningkatan partisipasi publik yang bermakna

10 Tata Kelola

Dukungan manajemen, perencanaan, administrasi, sistem kerja, dan koordinasi

Unit Kerja Badan Keahlian DPR RI

Kenali unit-unit strategis yang bekerja memastikan setiap fungsi parlemen didukung oleh kajian yang akurat dan kredibel

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Pusat PUU Polhukham)

Didukung sinergi perancang undang-undang, analis data, dan tim pendukung profesional, unit ini berupaya menjamin kualitas produk hukum yang objektif, kredibel, dan selaras dengan kebutuhan parlemen.

Pelajari Unit Kerja

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Pusat PUU Ekkuinbangkesra)

Melalui pendekatan berbasis evidence, setiap naskah akademik dan rancangan undang-undang disusun secara kolaboratif agar relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Pelajari Unit Kerja

Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka)

Kajian yang dihasilkan dirancang terukur dan mudah ditindaklanjuti agar proses pengambilan keputusan di parlemen berlangsung lebih tepat sasaran.

Pelajari Unit Kerja

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN)

Mendukung fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI melalui analisis APBN yang tajam, kajian akuntabilitas keuangan negara yang independen, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti

Pelajari Unit Kerja

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU)

Menguatkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI melalui pemantauan pelaksanaan undang-undang yang berbasis analisis, serta mendukung penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Pelajari Unit Kerja

Fokus Strategis Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Bidang Polhukham

Didukung sinergi perancang undang-undang, analis data, dan tim pendukung profesional, unit ini berupaya menjamin kualitas produk hukum yang objektif, kredibel, dan selaras dengan kebutuhan parlemen.

Pelajari Unit Kerja

Fokus Strategis Perancangan UU Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Melalui pendekatan berbasis evidence, setiap naskah akademik dan rancangan undang-undang disusun secara kolaboratif agar relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Pelajari Unit Kerja

Analisis Keparlemenan yang Strategis dan Berbasis Bukti

Kajian yang dihasilkan dirancang terukur dan mudah ditindaklanjuti agar proses pengambilan keputusan di parlemen berlangsung lebih tepat sasaran.

Pelajari Unit Kerja

Analisis Anggaran Negara yang Tajam, Independen, dan Kredibel

Mendukung fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI melalui analisis APBN yang tajam, kajian akuntabilitas keuangan negara yang independen, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti

Pelajari Unit Kerja

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Menguatkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI melalui pemantauan pelaksanaan undang-undang yang berbasis analisis, serta mendukung penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Pelajari Unit Kerja

Unit Kerja Badan Keahlian DPR RI

Kenali unit-unit strategis yang bekerja memastikan setiap fungsi parlemen didukung oleh kajian yang akurat dan kredibel

Publikasi

Berbagai Publikasi Unggulan

Jelajahi Semua

Update Terbaru

1 Mei 2025

Foreign Legislation Analysis (FLA)

| Juni 2025

Vol. 3, No. 1, Juni 2025 - 2025

Detail

Pemuda dan Partisipasi Kerja: Pembelajaran dari Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura untuk Penguatan UU Kepemudaan Indonesia

Analisis Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji di Malaysia, Turki, Pakistan, dan Indonesia

Model Manajemen Bencana Berbasis Kelembagaan Terintegrasi: Pelajaran dari Jepang, AS, dan Chili untuk Reformasi Sistem di Indonesia

Model Kewenangan Penelidikan Pelanggaran Ruang Udara: Perbandingan Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris

Pengaturan Demokrasi Melalui Regulasi Partai Politik Tinjauan Komparatif Amerika Serikat, India dan Malaysia

Info Legislasi

| Pekan 4 - 1 Mei 2025

Info Legislasi - PUU Polhukham

Detail

Kajian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

| 1 Mei 2025

Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Darurat Bidang Komisi III: Pada Masa Berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950

Detail

Latar Belakang

Undang-Undang Darurat (UU Darurat) dibentuk sebagai instrumen hukum temporer selama masa Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 untuk merespons kondisi negara yang tidak normal dan mendesak. Saat ini, keberlakuan UU Darurat tersebut perlu dievaluasi karena kondisi negara telah stabil dan terdapat perubahan tatanan hukum nasional (seperti pengesahan UU 1/2023 tentang KUHP).

Tujuan

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui kedudukan UU Darurat tersebut dalam sistem hukum saat ini, efektivitas pelaksanaannya, serta dampak yang ditimbulkan.

Analisis APBN

| Juni 2025

Anggaran Kementerian Luar Negeri 2026: Perkuat Diplomasi Dagang Terfokus di Tengah Pergeseran Hubungan Dagang Global

Detail

Deskripsi

Anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp10,02 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya untuk memperkuat diplomasi ekonomi dan kerja sama internasional. Fokus anggaran diarahkan pada promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata, serta penguatan posisi Indonesia dalam forum regional dan global.

Optimalisasi Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Analisis Tematik

| September 2025

Optimalisasi Rehabilitasi Pengguna Narkotika Untuk Menekan Angka Relapse

Detail

Deskripsi

Kajian ini membahas optimalisasi anggaran program rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai upaya menekan angka relapse dan meningkatkan efektivitas pemulihan. Analisis mencakup alokasi anggaran pusat dan daerah, capaian program, serta rekomendasi kebijakan berbasis data.

Buletin APBN

| Maret 2026

Vol. XI, Edisi 6, Maret 2026

Detail

Daftar Artikel

Pinjaman Online dan Kerentanan Ekonomi Perempuan di Indonesia

Alternatif Perubahan Desain Pemilu dan Dampaknya pada APBN

Isu Sepekan

Bidang Polhukham, Komisi I

| Minggu Ke-3 April (13 s.d. 19 April 2026)

Kepatuhan Platform Digital Pada Kebijakan Pelindungan Anak

Detail

Atensi DPR

Kepatuhan platform digital terhadap kebijakan pelindungan anak perlu menjadi perhatian Komisi I DPR RI dalam rangka memastikan efektivitas implementasi PP TUNAS. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI dapat mencermati pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait kewajiban platform digital dalam membatasi akses anak dan penerapan mekanisme pelindungan yang memadai. Komisi I DPR RI juga perlu memastikan bahwa pengawasan dan penegakan regulasi dilakukan secara konsisten terhadap seluruh platform, guna mencegah terjadinya ketimpangan kepatuhan. Selain itu, Komisi I DPR RI perlu mendorong penguatan kapasitas pemerintah dalam melakukan pemantauan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, pelindungan anak di ruang digital dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip keterbukaan akses.

Info Singkat

Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika - Komisi I

| Minggu Ke-3 April (13 s.d. 19 April 2026)

Akuisisi Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dan Implikasinya bagi Proyek Kekuatan Laut Indonesia

Detail

Abstrak

Ketidakpastian geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah, telah menekan kinerja industri makanan dan minuman (mamin) melalui kenaikan harga bahan baku, lonjakan biaya logistik, serta gangguan rantai pasok. Tingginya ketergantungan pada impor memperbesar kerentanan sektor ini, yang berpotensi memicu inflasi pangan dan menurunkan daya beli masyarakat. Tulisan ini menganalisis urgensi relaksasi kebijakan industri mamin sebagai respons terhadap dampak konflik geopolitik. Relaksasi diarahkan pada percepatan perizinan impor, penyesuaian kuota bahan baku, serta pemberian insentif fiskal secara selektif. Namun, kebijakan ini perlu bersifat temporer, terukur, dan berbasis indikator untuk menghindari peningkatan ketergantungan impor. Sejalan dengan itu, penguatan industri mamin melalui hilirisasi, pengembangan bahan baku domestik dan penguatan rantai pasok nasional menjadi kunci dalam membangun ketahanan dan daya saing jangka panjang. DPR RI, khususnya Komisi VII perlu mendorong pemerintah untuk merumuskan relaksasi kebijakan yang tepat sasaran, memperkuat pengawasan implementasi, serta memastikan sinergi dengan strategi penguatan industri hulu.

Policy Brief

| Maret 2026

Vol. XXXI No.1 2026 | ISSN: 0853-9316

Detail

Daftar Artikel

Strategi Pemulihan Lebih baik Infrastruktur Pascabencana di Sumatra

Kebijakan Defisit APBN 2026 dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Fiskal

Penanganan Risiko Radikalisme dan Kekerasan Dalam Game Online

Kedudukan Pengambilan Potret Wajah dan Implikasinya dalam Perspektif UU Pelindungan Data Pribadi

Perdebatan Pilkada Langsung oleh Rakyat dan Tidak Langsung Melalui DPRD

Upah dan Kesejahteraan Pekerja: Upaya Menciptakan Formula Upah Yang Lebih Baik

Jurnal Budget

| Minggu Ke-3 April (13 s.d. 19 April 2026)

Dampak Dana Program Indonesia Pintar, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Alokasi Khusus, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Angka Partisipas Kasar di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2020 - 2023

Detail

Abstract

Education is a key pillar of human resource development; however, the achievement of the Gross Enrollment Rate (GER) in Indonesia still faces challenges, particularly at the secondary level. This study analyzes the effects of the Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) in the education sector, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita on the GER across 34 Indonesian provinces from 2020 to 2023. Panel data regression was employed, with the best model selected through Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests, and the Random Effect Model (REM) used for estimation. The results reveal that GRDP per capita consistently exerts a positive and significant influence on the GER at all education levels, highlighting the importance of regional economic capacity in expanding educational access. The PIP shows a significant positive effect at the junior high school level but no significant impact at the elementary or senior high/vocational levels. BOS funds exhibit no significant effect across all levels, while DAK shows a negative and significant effect at the junior high level. The COVID-19 pandemic also had a significant impact, reducing overall enrollment ratios but slightly increasing participation at the elementary level. These findings emphasize the need for more contextual and adaptive education policies that align with regional economic capacities and program implementation effectiveness.

Prosiding

| Selasa, 31 Mei 2025

Urgensi dan Arah Pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman

Detail

Buku Tim2

| September 2025

Perubahan Iklim dan Kinerja Ekspor Hijau Indonesia

Detail

Deskripsi

Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1,75 triliun, menurun 29,47 persen dari outlook 2025. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung prioritas nasional, seperti penguatan sarana keamanan laut, sistem keamanan maritim nasional, dan pembangunan infrastruktur keamanan laut di wilayah perbatasan.

Infografik

| September 2025

Analisis Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji di Malaysia, Turki, Pakistan, dan Indonesia

Unduh

Infografik

| September 2025

Analisis Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji di Malaysia, Turki, Pakistan, dan Indonesia

Unduh

Info Dwi Mingguan AKD

| Senin, 04 Mei 2026

Periode 04 Mei - 17 Mei 2026

Detail

Telesurvei

Kami menghimpun pengalaman, masalah, dan aspirasi masyarakat, memastikan suara Anda menjadi fondasi utama dalam proses penyusunan rancangan undang-undang.

Infografis ...

Agenda

Informasi Kegiatan Badan Keahlian DPR RI

Lihat Semua

Hari ini

Kunjungan

Rapat

Acara

Tidak ada kegiatan pada tanggal/range ini.

Berita

Kabar Terkini & Aktivitas

Lihat Semua

Cucun Ahmad Usul Guru Honorer Diangkat Bertahap Jadi ASN

Dipost pada tanggal 17 Mei 2026

Puan Maharani Minta Pemerintah Antisipasi Indonesia Jadi Basis Judi Online

12 Mei 2026

DPR Soroti Kesiapan Layanan Kesehatan Daerah Hadapi Temuan Suspect Hantavirus

11 Mei 2026

Apresiasi Bareskrim Bongkar Jaringan Internasional, Judol Penyebab Dominan Penyakit Sosial

11 Mei 2026

Mitra BKD

Kolaborasi & Sinergi

Kerja sama dengan berbagai mitra strategis memungkinkan kami memberikan dukungan substansi yang lebih optimal, andal, dan komprehensif bagi kelancaran tugas-tugas konstitusional DPR RI

Lihat Semua Mitra

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Gadjah Mada

ASIAN

Universitas Andalas

DPRD Kota Pare Pare

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Gadjah Mada

ASIAN

Universitas Andalas

DPRD Kota Pare Pare

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Gadjah Mada

ASIAN

Universitas Andalas

DPRD Kota Pare Pare

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Gadjah Mada

ASIAN

Universitas Andalas

DPRD Kota Pare Pare

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Gadjah Mada

ASIAN

Universitas Andalas

DPRD Kota Pare Pare

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Gadjah Mada

ASIAN

Universitas Andalas

DPRD Kota Pare Pare

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Gadjah Mada

ASIAN

Universitas Andalas

DPRD Kota Pare Pare

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Gadjah Mada

ASIAN

Universitas Andalas

DPRD Kota Pare Pare

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Gadjah Mada

ASIAN

Universitas Andalas

DPRD Kota Pare Pare

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Gadjah Mada

ASIAN

Universitas Andalas

DPRD Kota Pare Pare

Universitas Batam

HIMPENINDO